Dari gema edisi 54 th. 1998
REFORMASI: APA ITU?
Bernard T. Adeney-Risakotta, Ph.D.
Dari hasil wawancara dengan berbagai lapisan masyarakat yang dilakukan oleh Redaksi Gema Duta Wacana, kesan kuat yang disampaikan adalah kebingungan tentang apa itu reformasi. Memang, secara jujur hanya dua responden yang menyampaikan pernyataan itu. Mungkinkah mereka (petani, dan pedagang kaki lima), yang paling bijaksana? Soalnya, pemahaman tentang “reformasi” sangat beraneka ragam. Secara kasar, pendekatan tentang reformasi dari hasil wawancara bisa dibagi empat kelompok. Kelompok terbesar merasa reformasi paling pokok adalah reformasi politik dimana KKN dikurangi, keadilan ditegakkan, transparansi, kejujuran dan moralitas politik diperbaiki dan “rule of law” atau hukum yang adil menjadi nyata. Kelompok kedua yang hampir sama besarnya, merasa reformasi paling penting adalah reformasi ekonomi. Bagi kelompok ini reformasi yang diperlukan adalah turunnya harga, menyediakan lapangan kerja, menjaga kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan pokok rakyat kecil. Malah ada yang kuatir bahwa reformasi sebenarnya justru sedang merusak kesejahteraan rakyat. Mereka menyamakan reformasi dengan ‘krismon”, padahal gerakan reformasi hanya menjadi kuat sebagai respons terhadap krismon. Kelompok ketiga yang agak kecil berharap bahwa hasil dari reformasi adalah hidup dalam masyarakat yang lebih aman dan rukun. Semua dari golongan ini dari kelas ekonomi menengah ke atas, termasuk orang yang masih trauma dengan kerusuhan yang terjadi. Kelompok keempat adalah kedua orang disebut di atas (petani dan pedagang kaki lima) yang sama sekali tidak tahu apa itu reformasi. Mungkinkah mereka hidup dalam dunia lain yang tidak tersentuh oleh gerakan reformasi yang menggoyang Indonesia? Ataukah mereka apatis dan tidak skeptis, tetapi bingung saja. Mereka betul-betul tidak mengerti makna nyata reformasi dan menunggu untuk mengetahui hasilnya. Seandainya begitu, mungkin saja mereka yang paling bijaksana oleh karena mengakui kebingungannya dan tidak menutupi ketidakmengertian mereka. Artikel singkat ini adalah usaha dari seorang asing, yang sudah lama tinggal di Indonesia dan mencintai tanah air ini, untuk merumuskan dan menjelaskan kebingungannya tentang makna reformasi dari sudut pandang teologi etika politik.
Sebelum tanggal 21 Mei 1998, makna reformasi jelas dan sederhana: turunkan Presiden Soeharto. Bukan hanya mahasiswa yang bersatu berjuang untuk makna reformasi itu, tetapi mereka didukung oleh hampir semua suku, agama, ideologi dan ras di Indonesia. Lebih dari itu, mereka didukung oleh pasar global, pemerintah-pemerintah negara lain dan akhirnya oleh Golkar sendiri, bersama pengkhianat Harmoko. Luar biasa dan semacam mujizat dari Tuhan bahwa kesatuan seluruh dunia terjadi supaya Presiden Soeharto bisa turun tanpa pertumpahan darah yang lebih besar. Ciri khas dari gerakan reformasi yang berhasil menumbangkan Soeharto adalah tujuan dan caranya (ends and means), sama dan sederhana. Yang harus dilakukan (caranya) adalah turunkan Soeharto supaya tujuannya (Soeharto turun) tercapai.
Sekarang, sudah empat bulan, makna reformasi menjadi sangat kompleks. Tujuan dan cara tidak lagi sama dan belum ada kesepakatan, baik tentang tujuan maupun cara mencapainya. Bukan hanya oleh karena perbedaan di antara yang menekankan reformasi ekonomi dengan yang mengutamakan reformasi politik. Mungkin saja semua bisa setuju dengan reformasi yang ingin menghasilkan negara yang adil (secara politik) dan makmur (secara ekonomi). Tetapi kesepakatan itu semu. Semua pemimpin Indonesia dan juga di seluruh dunia akan setuju dengan reformasi yang indah itu. Tetapi bentuk dan struktur negara yang bagaimanakah bisa disebut adil dan ekonomi macam apa bisa disebut makmur? Lebih sulit lagi untuk mencari jalan benar yang menuju kepada tujuan yang masih kabur.
Dari sudut pandang teologi etika politik saya tidak berani menyampaikan secara dogmatis tujuannya apalagi cara yang mutlak sebagai makna reformasi. Dengan sesederhana mungkin saya hanya mau memberi beberapa usulan tentang bagaimana kita sebaiknya berpikir tentang tujuan dan cara reformasi di Indonesia. Tentu saja ada asumsi-asumsi teologis di belakang usulan-usulan saya yang tidak bisa dijelaskan dalam artikel sesingkat ini.
1. Setidaknya semua orang egois dan berdosa. Oleh karena itu, mereka (kita) harus dikendalikan oleh struktur politik/ekonomi yang adail. Maksudnya tidak ada orang yang secara murni bertindak tanpa pamrih . Ada beberapa implikasi politik dari pandangan ini. Dunia tidak boleh dipisahkan secara hitam putih di antara yang baik dan yang jahat. Semua orang baik dan semua jahat pula. Oleh karena itu, tidak cukup mencari yang jahat dan menghukum mereka supaya mereka diganti dengan orang baik. Ada kemungkinan besar kalau orang yang disebut baik masuk sistem yang sama, mereka (termasuk anda dan saya), cepat atau lambat akan melakukan hal yang sama (misalnya KKNK). Reformasi “total” agak semu karena tidak bisa mereformasikan hati manusia (Yer 17:9). Tentu saja, ada orang-orang yang lebih jahat dan orang-orang yang lebih baik. Yang paling jahat harus dihukum dan yang paling baik sebaiknya didukung.
2. Kalau setiap orang punya kebaikan dan kejahatan, setiap sistem juga punya unsur yang baik dan jelek. Dalam politik yang nyata, tujuan realistis adalah mengurangi yang jelek dan menguatkan yang baik. Orde Baru bukan neraka yang bisa ditukar dengan surga. Saya agak malu dengan orang yang menjelekkan Indonesia terus dan memuji-muji negara asal saya, Amerika Serikat yang seperti surga demokrasi. Menurut pendapat saya, ada banyak unsur dalam budaya sosial politik Indonesia yang jauh lebih baik dibandingkan dengan AS. Kelebihan dan kekurangan di Indonesia berbeda dengan kelebihan dan kekurangan di negara Barat. Kalau sekarang dalam masa susah kekurangan Indonesia lebih menonjol, tidak berarti jati diri atau nilai sosial budaya politik lebih rendah daripada negara yang disebut “maju”. Besok, kejahatan Barat yang akan menonjol dan kejahatan Indonesia disembunyikan. Masa reformasi adalah kesempatan luar biasa untuk meninjau kembali kekurangan sosio-politik di Indonesia dan memperbaikinya. Tetapi jangan meremehkan harga diri Indonesia atau “throw out the baby with the bathwater”. Kesusahan sekarang ini bisa menjadi anugerah Tuhan.
3. Yang seharusnya dihindari adalah proses mencari kambing hitam. Menurut teori Rene Girard, ada kecenderungan universal dalam manusia untuk mencari kambing hitam dan mengorbankannya demi dosa semua. Kemudian hari, korban didewakan . Terlepas dari tepat tidaknya teori Girard, gerakan reformasi sebaiknya menghindari kecenderungan mencari kambing hitam. Dosa Orba adalah dosa kita semua, bukan cuma Soeharto, Prabowo, ABRI, konglomerat, Golkar atau siapa lagi. Tidak mustahil kalau proses mencari dalang di belakang pelanggaran HAM, termasuk kerusuhan tanggal 12-13 Mei 1998 juga menjadi proses menghindari pertobatan nasional atas dosa kolektif kita. Memang kalau ada dalang seharusnya dihukum. Tetapi tidak ada dalang yang bisa memaksa puluhan ribu orang menjarah, membakar, membunuh dan memperkosa orang lemah. Sampai sekarang ada cukup banyak orang rasis yang mau mengkambinghitamkan semua pribumi dari suku Tionghoa untuk dosa kita semua . Hal seperti itu, selain tidak rasional, juga sangat menghindari reformasi benar. Kita harus bertobat sendiri, tidak menghukum golongan yang lain.
4. Dari hasil wawancara, ada beberapa orang yang menekankan bahwa kita harus membangun moralitas politik yang lebih kuat. Saya setuju. Tetapi caranya bukan dengan khotbah atau kursus P-4. Sudah terlalu lama kita diajak gotong-royong, jujur dan taat kepada Pancasila. Khotbah yang paling hebat tentang etika politik adalah pidato sehari-hari dari Presiden Soeharto. Yang dibutuhkan adalah sistem/struktur dimana orang melaksanakan yang baik oleh karena mereka diuntungkan dari tindakan baik. Sebaliknya mereka tidak melakukan yang jahat oleh karena takut dihukum atau dirugikan. Kecuali beberapa yang luar biasa baik, kebanyakan rakyat akan ikut saja apa yang disetujui oleh sistem dan memberi keuntungan yang aman, walaupun mereka tahu itu kurang baik. Sebaliknya, mereka tidak akan melakukan yang baik kalau yang baik juga merugikan. Itu namanya dosa. Kecuali kedua orang miskin yang bertanya “apa itu reformasi?” semua orang yang diwawancarai menyatakan reformasi diperlukan. Tetapi baru setahun lebih yang lalu, kebanyakan orang di Indonesia masih memilih Golkar dalam pemilu. Mengapa? Oleh karena takut rugi. Tentu saja sistem apapun akan jalan lebih lurus kalau masyarakat mempunyai kesadaran dan moralitas politik yang tinggi. Tetapi sistem yang baik juga akan membangkitkan kesadaran dan moralitas politik dalam masyarakat yang cenderung memusatkan kepentingan diri sendiri.
5. Kalau reformasi akan berhasil, harus ada kontinuitas maupun diskontinuitas dengan Orde Baru. Mengapa? Oleh karena yang baik dari sejarah Indonesia harus dilestarikan (“kontinuitas”) dan yang jelek seharusnya dihapus (“diskontinuitas”). Diskontinuitas total mustahil. Sistem politik, sumber daya manusia dan budaya ekonomi/politik tidak bisa dan tidak sebaiknya diganti seperti ganti pakaian. Sampai sekarang ini, Orde Baru dan ABRI masih yang berkuasa di Indonesia, baik dari segi pejabat-pejabat maupun dari segi struktur politik. Ada pejabat maupun unsur dalam sistem dan budaya politik Orba yang sangat baik. Terlepas dari kemunafikan (yang ada di mana-mana), idealisme negara Pancasila luar biasa hebat. Kasihan sekali kalau dikorbankan demi neo-liberalisme Barat yang sudah hampir bangkrut. Sebagai pribadi-pribadi, belum tentu pejabat Orba atau ABRI lebih jelek dibandingkan tokoh-tokoh reformasi. Pejabat Orba atau elite politik, ekonomi dan militer yang mau mendukung reformasi struktural sebaiknya dijadikan teman dan bukan musuh. Tenaga, ketrampilan dan dukungan mereka sangat dibutuhkan. Sebaliknya, kalau mereka dijadikan musuh atau terlalu diancam, mereka akan berperang demi keselamatan sendiri dan reformasi menjadi makin sulit. Perebutan kekuasaan akan berlangsung bertahun-tahun dan yang jauh lebih buruk dari Orba menjadi makin mungkin.
Walaupun demikian, kontinuitas tidak bisa disebut reformasi tanpa diskontinuitas yang tajam dan radikal. Banyak dari elite di Indonesia sangat lama dalam sistem dimana mereka jauh terlalu berkuasa. Meskipun mereka omong reformasi, mereka akan berjuang habis-habisan untuk menjaga kekuasaan dan kekayaannya. Mereka sudah korup dan munafik walaupun tidak tahu sendiri. Hanya tekanan terus dari rakyat bisa lepaskan mereka dari susu tanah air yang sudah menjadi obat bius mereka. Apakah ikatannya di antara kekuasan dan kekayaan bisa dihapus di Indonesia? Tidak mungkin. Tetapi paling sedikit harus ada struktur dan mekanisme politik (dan bukan suasana saja, seperti sekarang ini), yang menghindari dan menghukum KKNK. Akar dari krisis ekonomi Indonesia adalah kehilangan legitimasi Pemerintahan Orba. Yang tidak bisa mendukung reformasi politik yang sangat membatasi kekuasaan siapapun harus dikeluarkan dari pemerintahan.
6. Saya setuju dengan sekitar separoh dari responden wawancara bahwa tujuan utama reformasi adalah reformasi politik. Krismon yang menghancurkan kehidupan rakyat Indonesia adalah anak buah dari krisis politik, yaitu krisis kekuasaan. Tujuan paling sederhana, sulit dan nyata demi reformasi adalah “decentralization of power”. Kekuasaan di pusat dan di atas harus dikurangi dan kekuasaan peri-peri dan rakyat kecil harus dikuatkan. Banyak penulis yang menyatakan proses ini harus mulai dari atas, baru menetes ke bawah. Tetapi menurut pendapat saya, ini tidak mungkin terjadi. Yang di bawah harus memaksa yang di atas berubah. Meskipun orang paling tulus, baik dan bijaksana, dia sulit melepaskan ataupun mengurangi kekuasaan sendiri. Demokrasi bukan ideal kesetaraan, melainkan mekanisme politk yang memaksa pemimpin politik tunduk kepada kehendak dan kedaulatan rakyat.
Sebenarnya menurut hemat saya, tujuan reformasi adalah yang paling mulia, bukan keadilan atau kemakmuran masyarakat, tetapi bahwa masyarakat menjadi makin baik. Peter Maurin dan Dorothy Day pernah menyatakan, “Kami bermimpi tentang masyarakat di mana lebih gampang seseorang bisa menjadi manusia yang baik” . Kalau jarak di antara orang miskin dan orang kaya terlalu besar, lebih susah untuk kedua-duanya menjadi baik. Yang kaya terlalu kuat, yang miskin terlalu lemah. Oleh karena itu, keadilan dan kemakmuran sangat penting. Tetapi lebih penting lagi adalah struktur sosial, budaya, ekonomi, hukum dan politik yang menguntungkan perilaku yang baik dan merugikan perilaku yang jelek. Menurut pandangan saya, orang Indonesia sudah mempunyai masyarakat yang baik di antara yang paling baik di dunia. Tetapi struktur kekuasaan di sini sudah terlalu korup dan harus direformasikan supaya KKNK (serta kemunafikan) tidak lagi menjadi jalan paling aman dan lurus menuju sukses.
7. Apakah ada pengharapan untuk gerakan reformasi di Indonesia? Dalam wawancara-wawancara Redaksi Gema, sebagian responden kecewa dengan hasil dari reformasi dan tidak puas. Akan tetapi dua per tiga mengakui mereka optimis tentang masa depan reformasi. Terus terang, saya kurang tahu mana yang lebih rasional, dua pertiga yang optimis atau sepertiga yang pesimis. Tetapi optimisme tidak sama dengan pengharapan. Harapan Kristen bukan kalkulasi rasional, tetapi keyakinan dalam kebaikan Tuhan. Harapan politik adalah iman yang terletak dalam Kerajaan Allah yang sudah dijanjikan. Tuhan tidak akan meninggalkan masyarakat Indonesia yang dicintai. Saya percaya bahwa Tuhan sedang bergerak dalam gerakan reformasi. Tugas orang Kristen adalah ikut gerakan Tuhan sesuai kehendak Allah dan jiwa Yesus Kristus. Kita tidak usah takut oleh karena kita berharap dalam Yesus Kristus yang sudah di atas semua kekuasaan dalam dunia ini. Harapan ini bukan optimisme atau pesimisme oleh karena Tuhan yang mencintai dan setia juga Tuhan yang menghukum. Kami tidak tahu kalau kami akan hidup dalam masa penghukuman Allah atau masa berkat yang luar biasa. Tidak semua murid Yesus hidup enak. Sebaliknya, banyak yang paling sedia dibunuh. Tetapi kita percaya bahwa baik dalam berkat maupun kesusahan, Tuhan akan menemani dan menguatkan kita.
Minggu, 22 Mei 2011
Manusia dan Kegelisahan
Manusia dan Kegelisahan
________________________________________
Salah satu dari bagia kehidupan manusia yang sekian banyak dialami oleh manusia salah satunya adalah kegelisahan. Kegelisahan disini bukan ke-geli – geli basah-an.
Kegelisahan dalam diri manusia dapat timbul sewaktu – waktu tanpa atau dengan diharpkan kehadirannya. Banyak faktor yang yang mempengaruhi dan menimbulkan kegelisahan dalam diri manusia. Adanya rasa gelisah yang dirasakan dan dialami oleh manusia pada dasarnya disebabkan oleh manusianya itu sendiri karena semua manusia memiliki hati, perasaan dan pikiran.
Kegelisahan pada diri manusia biasanya sangat erat kaitannya dengan sebauh kata “Tanggung Jawab”. Baik secara individual, sosial maupun religius. Jika usaha yang telah kita lakukan untuk mempertanggung jawabkan mengalami kesulitan dan kendala, kegagalan atau tidak berhasil maka secara langsung otak kita akan terkoneksi dengan yang direspon “Kegagalan dan permasalahan”. Dengan kata lain terkoneksi dengan hati, perasaan dan pikiran. Baik disadari atau tidak disadari. Begitu pula jika yang telah dilakukan telah memcapai titik maksimum dan berhasil maka kita sendiri tidak luput dari permasalahan dan kegelisahan, sebagai conth kegelisahan untuk mempertahankannya dan sebaginya.
Bentuk – bentuk kegelisahan dalam diri manusia dapat mnjelma dalam suatu bentuk, seperti ;
1. Keterasingan
Terasing, diasingkan atau sedang dalam keterasingan sudah ada sejak puluhan bahkan ribuan tahun lamanya. Dimana terasing pada dasarnya dapat didefinisikan sebagi bentuk kehilangan eksistensi diri yang disebabkan tidak adanya pengakuan tentang keberadaan kita “secara hakikat” atau dengan kata lain merasa tersisihkan dan termarjinalkan oleh diri sendiri dan orang lain dalam pergaulan atau mayarakat. Keterasingan disebabkan oleh dua faktor, yaitu (1) Faktor intern, atau fakor yang berasal dari dalam diri sendiri seperti merasa berbeda dengan orang lain, rendah diri dan bersikap apatis dengan lingkungan. (2) Faktor ekstern, yaitu faktor yang berasal dari luar diri. Faktor ini pun bias bersumber pad afaktor yang pertama.
2. Kesepian
Aplikasi dan perwujudan dari terasing adalah kesepian. Jika seseorang sudah merasa diasingkan maka orang tersebut akan mengalami kesepian dalam diri dan lingkunga sehingga merasa sepia tau kesepian. Jika hal ini terus dibiarkan maka orang tersebut akan kehilangan unsur dan karakter unik dalam dirinya senhingga dia pun sulit untuk mengenali dirinya.
3. Masih banyak lagi…
gberasal dari bahasa gelisah yang artinya tidak nyaman, tidaktenteram, merasa cemas, khwatir yang porsinya berlebihan dan terus – menerus. Dapat dikatakan sebagai suatu kewajaran jika setiap manusia mengalami kegelisahan dalam diri dan hidupnya dan hal ini dikarenakan sebagai resiko yang harus diterimanya atau kodrat.
http://filsafat.kompasiana.com/2010/04/28/manusia-dan-kegelisahan/
________________________________________
Salah satu dari bagia kehidupan manusia yang sekian banyak dialami oleh manusia salah satunya adalah kegelisahan. Kegelisahan disini bukan ke-geli – geli basah-an.
Kegelisahan dalam diri manusia dapat timbul sewaktu – waktu tanpa atau dengan diharpkan kehadirannya. Banyak faktor yang yang mempengaruhi dan menimbulkan kegelisahan dalam diri manusia. Adanya rasa gelisah yang dirasakan dan dialami oleh manusia pada dasarnya disebabkan oleh manusianya itu sendiri karena semua manusia memiliki hati, perasaan dan pikiran.
Kegelisahan pada diri manusia biasanya sangat erat kaitannya dengan sebauh kata “Tanggung Jawab”. Baik secara individual, sosial maupun religius. Jika usaha yang telah kita lakukan untuk mempertanggung jawabkan mengalami kesulitan dan kendala, kegagalan atau tidak berhasil maka secara langsung otak kita akan terkoneksi dengan yang direspon “Kegagalan dan permasalahan”. Dengan kata lain terkoneksi dengan hati, perasaan dan pikiran. Baik disadari atau tidak disadari. Begitu pula jika yang telah dilakukan telah memcapai titik maksimum dan berhasil maka kita sendiri tidak luput dari permasalahan dan kegelisahan, sebagai conth kegelisahan untuk mempertahankannya dan sebaginya.
Bentuk – bentuk kegelisahan dalam diri manusia dapat mnjelma dalam suatu bentuk, seperti ;
1. Keterasingan
Terasing, diasingkan atau sedang dalam keterasingan sudah ada sejak puluhan bahkan ribuan tahun lamanya. Dimana terasing pada dasarnya dapat didefinisikan sebagi bentuk kehilangan eksistensi diri yang disebabkan tidak adanya pengakuan tentang keberadaan kita “secara hakikat” atau dengan kata lain merasa tersisihkan dan termarjinalkan oleh diri sendiri dan orang lain dalam pergaulan atau mayarakat. Keterasingan disebabkan oleh dua faktor, yaitu (1) Faktor intern, atau fakor yang berasal dari dalam diri sendiri seperti merasa berbeda dengan orang lain, rendah diri dan bersikap apatis dengan lingkungan. (2) Faktor ekstern, yaitu faktor yang berasal dari luar diri. Faktor ini pun bias bersumber pad afaktor yang pertama.
2. Kesepian
Aplikasi dan perwujudan dari terasing adalah kesepian. Jika seseorang sudah merasa diasingkan maka orang tersebut akan mengalami kesepian dalam diri dan lingkunga sehingga merasa sepia tau kesepian. Jika hal ini terus dibiarkan maka orang tersebut akan kehilangan unsur dan karakter unik dalam dirinya senhingga dia pun sulit untuk mengenali dirinya.
3. Masih banyak lagi…
gberasal dari bahasa gelisah yang artinya tidak nyaman, tidaktenteram, merasa cemas, khwatir yang porsinya berlebihan dan terus – menerus. Dapat dikatakan sebagai suatu kewajaran jika setiap manusia mengalami kegelisahan dalam diri dan hidupnya dan hal ini dikarenakan sebagai resiko yang harus diterimanya atau kodrat.
http://filsafat.kompasiana.com/2010/04/28/manusia-dan-kegelisahan/
Konsep Ilmu Budaya Dasar Dalam kesusastraan
Konsep Ilmu Budaya Dasar Dalam kesusastraan
Ilmu Budaya Dasar secara sederhana adalah pengetahuan yang diharapkan mampu memberikan pengetahuan dasar dan umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah manusia dan kebudayaan . Suatu karya dapat saja mengungkapkan lebih dari satu masalah, sehingga ilmu budaya dasar bukan ilmu sastra, ilmu filsafat ataupun ilmu tari yang terdapat dalam pengetahuan budaya, tetapi ilmu budaya dasar menggunakan karya yang terdapat dalam pengetahuan budaya untuk .
Pengetahuan budaya mengkaji masalah nilai-nilai manusia sebagai mahluk berbudaya (homo humanus). Sedangkan ilmu budaya dasar bukan ilmu tentang budaya, melainkan mengenai pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep.
Pokok-pokok yang terkandung dari beberapa devinisi kebudayaan
1. Kebudayaan yang terdapat antara umat manusia sangat beragam
2. Kebudayaan didapat dan diteruskan melalui pelajaran
3. Kebudayaan terjabarkan dari komponen-komponen biologi, psikologi dan sosiologi
4. Kebudayaan berstruktur dan terbagi dalam aspek-aspek kesenian, bahasa, adat istiadat,
budaya daerah dan budaya nasional
Ilmu Budaya Dasar Merupakan Pengetahuan Tentang Perilaku Dasar-Dasar Dari Manusia. Unsur-unsur kebudayaan
1. Sistem Religi/ Kepercayaan
2. Sistem organisasi kemasyarakatan
3. Ilmu Pengetahuan
4. Bahasa dan kesenian
5. Mata pencaharian hidup
6. Peralatan dan teknologi
Karya sastra adalah penjabaran abstraksi,namun filsafat yang menggunakan bahasa juga disebut abstrasi. Maka abstrak adalah cinta kasih,kebahagian,kebebasan dan lainnya yang digarap oleh filsafat. Dalam kesusastraan IBD dapat dihubungkan ...
meliputi: Bahasa, Agama, Kesusastraan, Kesenian dll. Mengikuti pembagian ilmu pengetahuan seperti tersebut diatas maka Ilmu Sosial Dasar dan Ilmu Budaya Dasar adalah satuan pengetahuan yang dikembangkan sebagai usaha pendidikan. Konsep-konsep social dibatasi pada konsep dasar atau elementer saja yang sangat diperlukan utntuk mempelajari masala-masalah social yang dibahas dalam ilmu pengetahuan sosial, contohnya: Keanekaragaman dan konsep kesatuan sosial bertolak .
Tanpa ada maksud menciptakan dikotomi dalam kesusastraan, ada perbedaan antara literatur biasa dengan sastra. Sastra memiliki sense of love yang lebih representatif. Sebagai contoh, literatur ekonomi dapat saja mencatat angka-angka … Ada benang merah yang menyatukan konsep kebudayaan kita. Tidak heran apabila para pendiri bangsa mampu melebur diri dalam Bhineka Tunggal Ika. Kearifan budaya lokal masih kuat. Elemen-elemen kearifan budaya lokal kita didominasi oleh ajaran
http://arisudaryatno.blogspot.com/2010/03/konsep-ilmu-budaya-dasar-dalam.html
Ilmu Budaya Dasar secara sederhana adalah pengetahuan yang diharapkan mampu memberikan pengetahuan dasar dan umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah manusia dan kebudayaan . Suatu karya dapat saja mengungkapkan lebih dari satu masalah, sehingga ilmu budaya dasar bukan ilmu sastra, ilmu filsafat ataupun ilmu tari yang terdapat dalam pengetahuan budaya, tetapi ilmu budaya dasar menggunakan karya yang terdapat dalam pengetahuan budaya untuk .
Pengetahuan budaya mengkaji masalah nilai-nilai manusia sebagai mahluk berbudaya (homo humanus). Sedangkan ilmu budaya dasar bukan ilmu tentang budaya, melainkan mengenai pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep.
Pokok-pokok yang terkandung dari beberapa devinisi kebudayaan
1. Kebudayaan yang terdapat antara umat manusia sangat beragam
2. Kebudayaan didapat dan diteruskan melalui pelajaran
3. Kebudayaan terjabarkan dari komponen-komponen biologi, psikologi dan sosiologi
4. Kebudayaan berstruktur dan terbagi dalam aspek-aspek kesenian, bahasa, adat istiadat,
budaya daerah dan budaya nasional
Ilmu Budaya Dasar Merupakan Pengetahuan Tentang Perilaku Dasar-Dasar Dari Manusia. Unsur-unsur kebudayaan
1. Sistem Religi/ Kepercayaan
2. Sistem organisasi kemasyarakatan
3. Ilmu Pengetahuan
4. Bahasa dan kesenian
5. Mata pencaharian hidup
6. Peralatan dan teknologi
Karya sastra adalah penjabaran abstraksi,namun filsafat yang menggunakan bahasa juga disebut abstrasi. Maka abstrak adalah cinta kasih,kebahagian,kebebasan dan lainnya yang digarap oleh filsafat. Dalam kesusastraan IBD dapat dihubungkan ...
meliputi: Bahasa, Agama, Kesusastraan, Kesenian dll. Mengikuti pembagian ilmu pengetahuan seperti tersebut diatas maka Ilmu Sosial Dasar dan Ilmu Budaya Dasar adalah satuan pengetahuan yang dikembangkan sebagai usaha pendidikan. Konsep-konsep social dibatasi pada konsep dasar atau elementer saja yang sangat diperlukan utntuk mempelajari masala-masalah social yang dibahas dalam ilmu pengetahuan sosial, contohnya: Keanekaragaman dan konsep kesatuan sosial bertolak .
Tanpa ada maksud menciptakan dikotomi dalam kesusastraan, ada perbedaan antara literatur biasa dengan sastra. Sastra memiliki sense of love yang lebih representatif. Sebagai contoh, literatur ekonomi dapat saja mencatat angka-angka … Ada benang merah yang menyatukan konsep kebudayaan kita. Tidak heran apabila para pendiri bangsa mampu melebur diri dalam Bhineka Tunggal Ika. Kearifan budaya lokal masih kuat. Elemen-elemen kearifan budaya lokal kita didominasi oleh ajaran
http://arisudaryatno.blogspot.com/2010/03/konsep-ilmu-budaya-dasar-dalam.html
SEJARAH SISTEM POLITIK INDONESIA
SEJARAH SISTEM POLITIK INDONESIA
Materi Perkuliahan Sistem Politik Indonesia
Tanggal 28 Maret 2006
Oleh Uwes Fatoni, M.Ag
Sejarah Sistem Politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi di dalamnya. Namun dalam menguraikannya tidak cukup sekedar melihat sejarah Bangsa Indonesia tapi diperlukan analisis sistem agar lebih efektif. Dalam proses politik biasanya di dalamnya terdapat interaksi fungsional yaitu proses aliran yang berputar menjaga eksistensinya. Sistem politik merupakan sistem yang terbuka, karena sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan tekanan.
Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi pandangan saja seperti dari sistem kepartaian, tetapi juga tidak bisa dilihat dari pendekatan tradisional dengan melakukan proyeksi sejarah yang hanya berupa pemotretan sekilas. Pendekatan yang harus dilakukan dengan pendekatan integratif yaitu pendekatan sistem, pelaku-saranan-tujuan dan pengambilan keputusan
Proses politik mengisyaratkan harus adanya kapabilitas sistem. Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda diantara para pakar politik. Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikuti oleh teoritisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik dikuru dari sudut moral. Sedangkan pada masa modern sekarang ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi (performance level) yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat dan lingkungan internasional.
Pengaruh ini akan memunculkan perubahan politik. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elit politik, atau dari kelompok infrastruktur politik dan dari lingkungan internasional.
Perubahan ini besaran maupun isi aliran berupa input dan output. Proes mengkonversi input menjadi output dilakukan oleh penjaga gawang (gatekeeper).
Terdapat 5 kapabilitas yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik :
1. Kapabilitas Ekstraktif, yaitu kemampuan Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian digunakan secara maksimal oleh pemerintah. Seperti pengelolaan minyak tanah, pertambangan yang ketika datang para penanam modal domestik itu akan memberikan pemasukan bagi pemerintah berupa pajak. Pajak inilah yang kemudian menghidupkan negara.
2. Kapabilitas Distributif. SDA yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolah sedemikian rupa untuk dapat didistribusikan secara merata, misalkan seperti sembako yang diharuskan dapat merata distribusinya keseluruh masyarakat. Demikian pula dengan pajak sebagai pemasukan negara itu harus kembali didistribusikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
3. Kapabilitas Regulatif (pengaturan). Dalam menyelenggaran pengawasan tingkah laku individu dan kelompok maka dibutuhkan adanya pengaturan. Regulasi individu sering memunculkan benturan pendapat. Seperti ketika pemerintah membutuhkan maka kemudian regulasi diperketat, hal ini mengakibatkan keterlibatan masyarakat terkekang.
4. kapabilitas simbolik, artinya kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secara selektif membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Semakin diterima kebijakan yang dibuat pemerintah maka semakin baik kapabilitas simbolik sistem.
5. kapabilitas responsif, dalam proses politik terdapat hubungan antara input dan output, output berupa kebijakan pemerintah sejauh mana dipengaruhi oleh masukan atau adanya partisipasi masyarakat sebagai inputnya akan menjadi ukuran kapabilitas responsif.
6. kapabilitas dalam negeri dan internasional. Sebuah negara tidak bisa sendirian hidup dalam dunia yang mengglobal saat ini, bahkan sekarang banyak negara yang memiliki kapabilitas ekstraktif berupa perdagangan internasional. Minimal dalam kapabilitas internasional ini negara kaya atau berkuasa (superpower) memberikan hibah (grants) dan pinjaman (loan) kepada negara-negara berkembang.
Ada satu pendekatan lagi yang dibutuhkan dalam melihat proses politik yaitu pendekatan pembangunan, yang terdiri dari 2 hal:
a. Pembangunan politik masyarakat berupa mobilisasi, partisipasi atau pertengahan. Gaya agregasi kepentingan masyarakat ini bisa dilakukans ecara tawaran pragmatik seperti yang digunakan di AS atau pengejaran nilai yang absolut seperti di Uni Sovyet atau tradisionalistik.
b. Pembangunan politik pemerintah berupa stabilitas politik
PROSES POLITIK DI INDONESIA
Sejarah Sistem politik Indonesia dilihat dari proses politiknya bisa dilihat dari masa-masa berikut ini:
- Masa prakolonial
- Masa kolonial (penjajahan)
- Masa Demokrasi Liberal
- Masa Demokrasi terpimpin
- Masa Demokrasi Pancasila
- Masa Reformasi
Masing-masing masa tersebut kemudian dianalisis secara sistematis dari aspek :
• Penyaluran tuntutan
• Pemeliharaan nilai
• Kapabilitas
• Integrasi vertikal
• Integrasi horizontal
• Gaya politik
• Kepemimpinan
• Partisipasi massa
• Keterlibatan militer
• Aparat negara
• Stabilitas
Bila diuraikan kembali maka diperoleh analisis sebagai berikut :
1. Masa prakolonial (Kerajaan)
• Penyaluran tuntutan – rendah dan terpenuhi
• Pemeliharaan nilai – disesuikan dengan penguasa atau pemenang peperangan
• Kapabilitas – SDA melimpah
• Integrasi vertikal – atas bawah
• Integrasi horizontal – nampak hanya sesama penguasa kerajaan
• Gaya politik - kerajaan
• Kepemimpinan – raja, pangeran dan keluarga kerajaan
• Partisipasi massa – sangat rendah
• Keterlibatan militer – sangat kuat karena berkaitan dengan perang
• Aparat negara – loyal kepada kerajaan dan raja yang memerintah
• Stabilitas – stabil dimasa aman dan instabil dimasa perang
2. Masa kolonial (penjajahan)
• Penyaluran tuntutan – rendah dan tidak terpenuhi
• Pemeliharaan nilai – sering terjadi pelanggaran ham
• Kapabilitas – melimpah tapi dikeruk bagi kepentingan penjajah
• Integrasi vertikal – atas bawah tidak harmonis
• Integrasi horizontal – harmonis dengan sesama penjajah atau elit pribumi
• Gaya politik – penjajahan, politik belah bambu (memecah belah)
• Kepemimpinan – dari penjajah dan elit pribumi yang diperalat
• Partisipasi massa – sangat rendah bahkan tidak ada
• Keterlibatan militer – sangat besar
• Aparat negara – loyal kepada penjajah
• Stabilitas – stabil tapi dalam kondisi mudah pecah
3. Masa Demokrasi Liberal
• Penyaluran tuntutan – tinggi tapi sistem belum memadani
• Pemeliharaan nilai – penghargaan HAM tinggi
• Kapabilitas – baru sebagian yang dipergunakan, kebanyakan masih potensial
• Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas
• Integrasi horizontal- disintegrasi, muncul solidarity makers dan administrator
• Gaya politik - ideologis
• Kepemimpinan – angkatan sumpah pemuda tahun 1928
• Partisipasi massa – sangat tinggi, bahkan muncul kudeta
• Keterlibatan militer – militer dikuasai oleh sipil
• Aparat negara – loyak kepada kepentingan kelompok atau partai
• Stabilitas - instabilitas
4. Masa Demokrasi terpimpin
• Penyaluran tuntutan – tinggi tapi tidak tersalurkan karena adanya Front nas
• Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM rendah
• Kapabilitas – abstrak, distributif dan simbolik, ekonomi tidak maju
• Integrasi vertikal – atas bawah
• Integrasi horizontal – berperan solidarity makers,
• Gaya politik – ideolog, nasakom
• Kepemimpinan – tokoh kharismatik dan paternalistik
• Partisipasi massa - dibatasi
• Keterlibatan militer – militer masuk ke pemerintahan
• Aparat negara – loyal kepada negara
• Stabilitas - stabil
5. Masa Demokrasi Pancasila
• Penyaluran tuntutan – awalnya seimbang kemudian tidak terpenuhi karena fusi
• Pemeliharaan nilai – terjadi Pelanggaran HAM tapi ada pengakuan HAM
• Kapabilitas – sistem terbuka
• Integrasi vertikal – atas bawah
• Integrasi horizontal - nampak
• Gaya politik – intelek, pragmatik, konsep pembangunan
• Kepemimpinan – teknokrat dan ABRI
• Partisipasi massa – awalnya bebas terbatas, kemudian lebih banyak dibatasi
• Keterlibatan militer – merajalela dengan konsep dwifungsi ABRI
• Aparat negara – loyal kepada pemerintah (Golkar)
• Stabilitas stabil
6. Masa Reformasi
• Penyaluran tuntutan – tinggi dan terpenuhi
• Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM tinggi
• Kapabilitas –disesuaikan dengan Otonomi daerah
• Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas
• Integrasi horizontal – nampak, muncul kebebasan (euforia)
• Gaya politik - pragmatik
• Kepemimpinan – sipil, purnawiranan, politisi
• Partisipasi massa - tinggi
• Keterlibatan militer - dibatasi
• Aparat negara – harus loyal kepada negara bukan pemerintah
• Stabilitas - instabil
http://sistempolitikindonesia.blogspot.com/2006/03/sejarah-sistem-politik-indonesia.html
Materi Perkuliahan Sistem Politik Indonesia
Tanggal 28 Maret 2006
Oleh Uwes Fatoni, M.Ag
Sejarah Sistem Politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi di dalamnya. Namun dalam menguraikannya tidak cukup sekedar melihat sejarah Bangsa Indonesia tapi diperlukan analisis sistem agar lebih efektif. Dalam proses politik biasanya di dalamnya terdapat interaksi fungsional yaitu proses aliran yang berputar menjaga eksistensinya. Sistem politik merupakan sistem yang terbuka, karena sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan tekanan.
Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi pandangan saja seperti dari sistem kepartaian, tetapi juga tidak bisa dilihat dari pendekatan tradisional dengan melakukan proyeksi sejarah yang hanya berupa pemotretan sekilas. Pendekatan yang harus dilakukan dengan pendekatan integratif yaitu pendekatan sistem, pelaku-saranan-tujuan dan pengambilan keputusan
Proses politik mengisyaratkan harus adanya kapabilitas sistem. Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda diantara para pakar politik. Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikuti oleh teoritisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik dikuru dari sudut moral. Sedangkan pada masa modern sekarang ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi (performance level) yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat dan lingkungan internasional.
Pengaruh ini akan memunculkan perubahan politik. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elit politik, atau dari kelompok infrastruktur politik dan dari lingkungan internasional.
Perubahan ini besaran maupun isi aliran berupa input dan output. Proes mengkonversi input menjadi output dilakukan oleh penjaga gawang (gatekeeper).
Terdapat 5 kapabilitas yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik :
1. Kapabilitas Ekstraktif, yaitu kemampuan Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian digunakan secara maksimal oleh pemerintah. Seperti pengelolaan minyak tanah, pertambangan yang ketika datang para penanam modal domestik itu akan memberikan pemasukan bagi pemerintah berupa pajak. Pajak inilah yang kemudian menghidupkan negara.
2. Kapabilitas Distributif. SDA yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolah sedemikian rupa untuk dapat didistribusikan secara merata, misalkan seperti sembako yang diharuskan dapat merata distribusinya keseluruh masyarakat. Demikian pula dengan pajak sebagai pemasukan negara itu harus kembali didistribusikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
3. Kapabilitas Regulatif (pengaturan). Dalam menyelenggaran pengawasan tingkah laku individu dan kelompok maka dibutuhkan adanya pengaturan. Regulasi individu sering memunculkan benturan pendapat. Seperti ketika pemerintah membutuhkan maka kemudian regulasi diperketat, hal ini mengakibatkan keterlibatan masyarakat terkekang.
4. kapabilitas simbolik, artinya kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secara selektif membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Semakin diterima kebijakan yang dibuat pemerintah maka semakin baik kapabilitas simbolik sistem.
5. kapabilitas responsif, dalam proses politik terdapat hubungan antara input dan output, output berupa kebijakan pemerintah sejauh mana dipengaruhi oleh masukan atau adanya partisipasi masyarakat sebagai inputnya akan menjadi ukuran kapabilitas responsif.
6. kapabilitas dalam negeri dan internasional. Sebuah negara tidak bisa sendirian hidup dalam dunia yang mengglobal saat ini, bahkan sekarang banyak negara yang memiliki kapabilitas ekstraktif berupa perdagangan internasional. Minimal dalam kapabilitas internasional ini negara kaya atau berkuasa (superpower) memberikan hibah (grants) dan pinjaman (loan) kepada negara-negara berkembang.
Ada satu pendekatan lagi yang dibutuhkan dalam melihat proses politik yaitu pendekatan pembangunan, yang terdiri dari 2 hal:
a. Pembangunan politik masyarakat berupa mobilisasi, partisipasi atau pertengahan. Gaya agregasi kepentingan masyarakat ini bisa dilakukans ecara tawaran pragmatik seperti yang digunakan di AS atau pengejaran nilai yang absolut seperti di Uni Sovyet atau tradisionalistik.
b. Pembangunan politik pemerintah berupa stabilitas politik
PROSES POLITIK DI INDONESIA
Sejarah Sistem politik Indonesia dilihat dari proses politiknya bisa dilihat dari masa-masa berikut ini:
- Masa prakolonial
- Masa kolonial (penjajahan)
- Masa Demokrasi Liberal
- Masa Demokrasi terpimpin
- Masa Demokrasi Pancasila
- Masa Reformasi
Masing-masing masa tersebut kemudian dianalisis secara sistematis dari aspek :
• Penyaluran tuntutan
• Pemeliharaan nilai
• Kapabilitas
• Integrasi vertikal
• Integrasi horizontal
• Gaya politik
• Kepemimpinan
• Partisipasi massa
• Keterlibatan militer
• Aparat negara
• Stabilitas
Bila diuraikan kembali maka diperoleh analisis sebagai berikut :
1. Masa prakolonial (Kerajaan)
• Penyaluran tuntutan – rendah dan terpenuhi
• Pemeliharaan nilai – disesuikan dengan penguasa atau pemenang peperangan
• Kapabilitas – SDA melimpah
• Integrasi vertikal – atas bawah
• Integrasi horizontal – nampak hanya sesama penguasa kerajaan
• Gaya politik - kerajaan
• Kepemimpinan – raja, pangeran dan keluarga kerajaan
• Partisipasi massa – sangat rendah
• Keterlibatan militer – sangat kuat karena berkaitan dengan perang
• Aparat negara – loyal kepada kerajaan dan raja yang memerintah
• Stabilitas – stabil dimasa aman dan instabil dimasa perang
2. Masa kolonial (penjajahan)
• Penyaluran tuntutan – rendah dan tidak terpenuhi
• Pemeliharaan nilai – sering terjadi pelanggaran ham
• Kapabilitas – melimpah tapi dikeruk bagi kepentingan penjajah
• Integrasi vertikal – atas bawah tidak harmonis
• Integrasi horizontal – harmonis dengan sesama penjajah atau elit pribumi
• Gaya politik – penjajahan, politik belah bambu (memecah belah)
• Kepemimpinan – dari penjajah dan elit pribumi yang diperalat
• Partisipasi massa – sangat rendah bahkan tidak ada
• Keterlibatan militer – sangat besar
• Aparat negara – loyal kepada penjajah
• Stabilitas – stabil tapi dalam kondisi mudah pecah
3. Masa Demokrasi Liberal
• Penyaluran tuntutan – tinggi tapi sistem belum memadani
• Pemeliharaan nilai – penghargaan HAM tinggi
• Kapabilitas – baru sebagian yang dipergunakan, kebanyakan masih potensial
• Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas
• Integrasi horizontal- disintegrasi, muncul solidarity makers dan administrator
• Gaya politik - ideologis
• Kepemimpinan – angkatan sumpah pemuda tahun 1928
• Partisipasi massa – sangat tinggi, bahkan muncul kudeta
• Keterlibatan militer – militer dikuasai oleh sipil
• Aparat negara – loyak kepada kepentingan kelompok atau partai
• Stabilitas - instabilitas
4. Masa Demokrasi terpimpin
• Penyaluran tuntutan – tinggi tapi tidak tersalurkan karena adanya Front nas
• Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM rendah
• Kapabilitas – abstrak, distributif dan simbolik, ekonomi tidak maju
• Integrasi vertikal – atas bawah
• Integrasi horizontal – berperan solidarity makers,
• Gaya politik – ideolog, nasakom
• Kepemimpinan – tokoh kharismatik dan paternalistik
• Partisipasi massa - dibatasi
• Keterlibatan militer – militer masuk ke pemerintahan
• Aparat negara – loyal kepada negara
• Stabilitas - stabil
5. Masa Demokrasi Pancasila
• Penyaluran tuntutan – awalnya seimbang kemudian tidak terpenuhi karena fusi
• Pemeliharaan nilai – terjadi Pelanggaran HAM tapi ada pengakuan HAM
• Kapabilitas – sistem terbuka
• Integrasi vertikal – atas bawah
• Integrasi horizontal - nampak
• Gaya politik – intelek, pragmatik, konsep pembangunan
• Kepemimpinan – teknokrat dan ABRI
• Partisipasi massa – awalnya bebas terbatas, kemudian lebih banyak dibatasi
• Keterlibatan militer – merajalela dengan konsep dwifungsi ABRI
• Aparat negara – loyal kepada pemerintah (Golkar)
• Stabilitas stabil
6. Masa Reformasi
• Penyaluran tuntutan – tinggi dan terpenuhi
• Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM tinggi
• Kapabilitas –disesuaikan dengan Otonomi daerah
• Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas
• Integrasi horizontal – nampak, muncul kebebasan (euforia)
• Gaya politik - pragmatik
• Kepemimpinan – sipil, purnawiranan, politisi
• Partisipasi massa - tinggi
• Keterlibatan militer - dibatasi
• Aparat negara – harus loyal kepada negara bukan pemerintah
• Stabilitas - instabil
http://sistempolitikindonesia.blogspot.com/2006/03/sejarah-sistem-politik-indonesia.html
Politik Indonesia Sejak 1950-1965
Politik Indonesia Sejak 1950-1965
RESUME
Judul Buku : Sejarah Politik Indonesia
Penulis : Zulfikar Gazali, Anhar Gonggong, dan JR.Chaniago
Penerbit : Departemen Pendidikan dan kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah nasional, Jakarta: 1989
Jumlah Hlm : 137 Halaman
Cuplikan Buku
Negara Kesatuan Republik Indonesia baru diumumkan pembentukannya sejak taanggal 15 Agustus 1950, maka era Republik Indonesia Serikat berakhir. Berakhirnya RIS membawa dampak positif yakni berakhirnya sistem federal. Sedangkan, sisi negatifnya yakni revolusi fisik yang belum berakhir, dan persoalan mengenai tata negara.
Persoalan itu berupa penyatuan perspektif kebangsaan. Perspektif yang menjadi soal adalah perspektif mengenai masalh kemiliteran, pemerintahan dan legislatif. Masalah kemiliteran berupa integrasi mantan tentara KNIL dn KL masuk kedalam Tentara nasional Indonesia. Penyatuan unsur itu juga timbul berbagai gangguan-ganguan keamanan.
Pada sektor pemerintahan berupa penyatuan aparat Republik Indonesia dengan federal. Masalahnya yakni berupa pembahasan tentang struktur kementerian dan pemerintah yang panjang. Kemudian, maslah yang mencolok adalah masalah tentang gaji. Gaji bagi pegawai federal lebih tinggi daripada gaji pegawai Republik Indonesia. Gaji pegawai berasal dari pemerintah NICA, sementara gaji pegawai Republik Indonesia berasaal dari kas negara yang notabene kas negara masih kosong.
Masalah legislatif belum bertemunya kesepakatan tentang supra struktur politik. Kekuasaan yang dibagi menjadi eksekutif, legisltif, dan yudikatif belum mencapai kata final. Kesepakatan pembentukn itu tergantung sekali pada parati-partai politik sebagai wadah aspirasi masyarakat. Terhitung sejak Agustus sudah ada 27 partai politik yang berdiri. Partai sebagai landasan pertama untuk membentuk kelengkapan insfrastruktur. Melalui parati pemerintahan bisa dibentuk, kemudian berlanjut pada pembentukan legislatif, yudikatif dan militerisme. Jadi pada tahun antara 1950-1957 disebut sebgai era pemerintahan partai-partai.
Era partai politik berakhir sampai pada tahun 1957. Pada tahun 1957 Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo mengembalikan mandat. Pengembalian mandat menjadikan kekacuan bagi sistem politik di Indonesia dengan munculnya berbagai interpretasi dari pemerintah-presiden dan parlemen. Masalah ditambah dengan masuknya unsur militer guna pengamanan negara.
Interpretasi inilah yang membawa pada banyaknya perbedaan. Perbedaaan yang tidak memiliki ujung penyelasian. Titik penyelesaian tidak bisa dicapai karena banyaknya persepsi untuk mengartikan undang-undang baik dari presiden-parlemen-pemerintah.
Kesepakatan daan penyatuan persepsi tidak terlaksana maka pada 5 Juli 1959 Presiden Sukarno selaku kepala negara mengeluarkan dekrit presiden. Dekrit yang memberlakukan kembali UUD 45 sebagai jawaban atas ”kegagalan” lembaga pembuat UUD. Konsepsi pada tahun ini disebut sebagai konsepsi presiden. Presiden Sukarno tampil sebagai sesosok penyelamat bagi bangsa Indonesia
Dengan berlakunya UUD 45 mak terbentuklah lembaga-lembaga negara yang ”sesuai” dengan aturan didalamnya. Mulai tahun 1960 posisi presiden Sukarno mendapatkan dukungan dari Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI-lah yang memuji-muji Sukarno dan menyatakan dukungannya kepada Sukarno. Dukungan yang didapatkan Sukarno menjadikan sukarno semakin gencar mengeluarkan program dan ide-ide untuk melakukan revolusi. Revolusi dalam segala aspek kehidupan masyarakat, yakni revolusi ideologi, revolusi ekonomi, revolusi militer dan revolusi semesta. Revolusi-revolusi yang dijalankaan oleh Sukarno berakhir ketika terjadi peristiwa G.30.S/PKI di akhir September 1965.
Interpretasi
Buku Sejarah Politik Indonesia tidak menguraikan sejarah sejah zaman sebelum ”Indonesia” hingga ’Indonesia” berdiri. Buku ini mulai mengurai sejarah sejak tahun 1950. Uraian pertama tentang politik parlementer. Zaman ini digambarkan sebagai zaman pemerintahan partai-partai. Terutama partai politik yang dianggap sebagai salah satu unsur infra struktur pemerintahan, legislatif, yudikatif dan militerisme.
Pada era selanjutnya tentang masa transisi antar tahun 1957-1959. Masa transisi banyak terjadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan konsepsi akan tata negara tidak terlaksana. Perbedaan pendapat terjadi dikalangan lembaga tinggi negara yakni antara presiden-parlemen-pemerintah.
Konsepsi yang belum terbentuk berujung pada keluarnya dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959. Melalui dekrit inilah era Sukarno dimulai hingga 1965. Era Sukarno pada masa 1959-1965 dengan mengembalikan segala konsepsi negar pada UUD 45. Sukarno juga mengeluarkan prograam revolusioner dengan mengadakan revolusi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ada tiga bahasan yang ada dalam buku tersebut. Pembahsan-pembahsan itu bisa dijadikan periodisasi buku tersebut yakni.
1950-1957
1957-1959
1959-1965 Politik Parlementer
Politik Transisi
Politik Milik Sukarno
Kajian yang ada dalam buku tersebut adalah kajian tentang sejarah politik ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan kajian historis ”bagaimana” perpolitikan ”Indonesia”. Penulis mengusulkan bahwa judul dari buku ini adalah Politik Indonesia Sejak 1950-1965. Bila menbicarakan mengenai sejarah politik Indonesia maka seyogyanya secarak rasa ’”ke-Indonesia-an” itu ada. Proses politik terbentuknya Indonseia lebih penting karena terdapat usaha-usaha secara kooperatif dan non-kooperatif dalam menajdikan Indonesia.
Porsi batasan waktu memang sangat dibatasi namun explorasi akan sebuah peristiwa kurang dalam. Dalam buku tersebut porsi yang banyak di kuak adalah zamann Indonesia dalam transisi. Banyak fakta yang diungkapkan dengan mencantumkan sumber-sumber sejarah berupa Undang-Undang dan keputusan-keputusan. Dalam masa parlementer belum dikuak secar mendalam kejatuhan-kejatuhan para Perdana Menteri sebelum Ali Sastroamijoyo (1957) maupun sesudahnya. Padahal, pada masa transisi ini banyak sekali terjadi pergantian Perdana Menteri.
Setelah masa transisi terdapat masa atau era Sukarno dalam menjalankan politik di Indonesia. Banyak sekali fakta yang terungkap bahwa masa ini Sukarno lebih sebagai romantisisme era. Sukarno bagaikan mata uang pada masa ini, sukarno biasa terliaht baik dan sukarno bisa terlihat buruk. Kebaikan Sukarno digambarkan dengan konsepsi-konsepsi untuk membawaa raakyaat pada kemakmuran sdangakn keburukan Sukarno adalah ke-ego-an untuk menerapkan segala pemikirannya pada pemerintahan yang dijalankan. Dengan kata lain, Sukarno ingin agar Indonesia sesuai keinginannya.
Dalam buku itu terdapat beberapa catatn tentang penarikan kesimpulannya. Dalam kesimpulannya masih terdapaat pembahasan tentang latar belakang G.30.S/PKI. Adanya perulangan pembahasaan tentang sukarno seperti.
Sukarno juga dianggap sebagai seseorang yang dijangkiti politik luar negeri yang revolusioner dan Sukarno dimanfaatkan oleh PKI untuk menarik Indonesia ke komunisme RRC.
Dalam kesimpulan juga terdapat pembahasan sedikit tentang perkembangan ekonomi, padahal dalam pendahuluan tidak ada. Akhirnya sejrah politik Indonesia pada sat itu dibentuk memalui model parlementer dan pemikiran seorang tokoh nasional Indonesia, Sukarno.
Ciri Historiografi Pada Buku Tersebut yang Diterbitkan Pada Masa Orde Baru
1. batasan waktu tidak terlalu panjang.
2. batasan waktu tidak seluas inti dari judul
3. ada membatasan pembabakan
4. kurangnya eksplorasi terutama di bidang politik, padahal waktu antara 1965-1989 sangatlah panjang.
5. adanya komparasi antara orde baru dengan zaman sejarah yang ditulis tersebut.
6. eksplorasi akan peristiwa G.30.S/PKI masih ditutup-tutupi.
7. sosok sukarno memang menjadi sosok yang baik-buruk.
Ditulis dalam sejarah indonesia
« HISTOROGRAFI
NASIONALISME DALAM PENCITRAAN DIORAMA DI BENTENG VREDENBURG
http://sejarawan.wordpress.com/2008/05/22/politik-indonesia-sejak-1950-1965/
RESUME
Judul Buku : Sejarah Politik Indonesia
Penulis : Zulfikar Gazali, Anhar Gonggong, dan JR.Chaniago
Penerbit : Departemen Pendidikan dan kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah nasional, Jakarta: 1989
Jumlah Hlm : 137 Halaman
Cuplikan Buku
Negara Kesatuan Republik Indonesia baru diumumkan pembentukannya sejak taanggal 15 Agustus 1950, maka era Republik Indonesia Serikat berakhir. Berakhirnya RIS membawa dampak positif yakni berakhirnya sistem federal. Sedangkan, sisi negatifnya yakni revolusi fisik yang belum berakhir, dan persoalan mengenai tata negara.
Persoalan itu berupa penyatuan perspektif kebangsaan. Perspektif yang menjadi soal adalah perspektif mengenai masalh kemiliteran, pemerintahan dan legislatif. Masalah kemiliteran berupa integrasi mantan tentara KNIL dn KL masuk kedalam Tentara nasional Indonesia. Penyatuan unsur itu juga timbul berbagai gangguan-ganguan keamanan.
Pada sektor pemerintahan berupa penyatuan aparat Republik Indonesia dengan federal. Masalahnya yakni berupa pembahasan tentang struktur kementerian dan pemerintah yang panjang. Kemudian, maslah yang mencolok adalah masalah tentang gaji. Gaji bagi pegawai federal lebih tinggi daripada gaji pegawai Republik Indonesia. Gaji pegawai berasal dari pemerintah NICA, sementara gaji pegawai Republik Indonesia berasaal dari kas negara yang notabene kas negara masih kosong.
Masalah legislatif belum bertemunya kesepakatan tentang supra struktur politik. Kekuasaan yang dibagi menjadi eksekutif, legisltif, dan yudikatif belum mencapai kata final. Kesepakatan pembentukn itu tergantung sekali pada parati-partai politik sebagai wadah aspirasi masyarakat. Terhitung sejak Agustus sudah ada 27 partai politik yang berdiri. Partai sebagai landasan pertama untuk membentuk kelengkapan insfrastruktur. Melalui parati pemerintahan bisa dibentuk, kemudian berlanjut pada pembentukan legislatif, yudikatif dan militerisme. Jadi pada tahun antara 1950-1957 disebut sebgai era pemerintahan partai-partai.
Era partai politik berakhir sampai pada tahun 1957. Pada tahun 1957 Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo mengembalikan mandat. Pengembalian mandat menjadikan kekacuan bagi sistem politik di Indonesia dengan munculnya berbagai interpretasi dari pemerintah-presiden dan parlemen. Masalah ditambah dengan masuknya unsur militer guna pengamanan negara.
Interpretasi inilah yang membawa pada banyaknya perbedaan. Perbedaaan yang tidak memiliki ujung penyelasian. Titik penyelesaian tidak bisa dicapai karena banyaknya persepsi untuk mengartikan undang-undang baik dari presiden-parlemen-pemerintah.
Kesepakatan daan penyatuan persepsi tidak terlaksana maka pada 5 Juli 1959 Presiden Sukarno selaku kepala negara mengeluarkan dekrit presiden. Dekrit yang memberlakukan kembali UUD 45 sebagai jawaban atas ”kegagalan” lembaga pembuat UUD. Konsepsi pada tahun ini disebut sebagai konsepsi presiden. Presiden Sukarno tampil sebagai sesosok penyelamat bagi bangsa Indonesia
Dengan berlakunya UUD 45 mak terbentuklah lembaga-lembaga negara yang ”sesuai” dengan aturan didalamnya. Mulai tahun 1960 posisi presiden Sukarno mendapatkan dukungan dari Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI-lah yang memuji-muji Sukarno dan menyatakan dukungannya kepada Sukarno. Dukungan yang didapatkan Sukarno menjadikan sukarno semakin gencar mengeluarkan program dan ide-ide untuk melakukan revolusi. Revolusi dalam segala aspek kehidupan masyarakat, yakni revolusi ideologi, revolusi ekonomi, revolusi militer dan revolusi semesta. Revolusi-revolusi yang dijalankaan oleh Sukarno berakhir ketika terjadi peristiwa G.30.S/PKI di akhir September 1965.
Interpretasi
Buku Sejarah Politik Indonesia tidak menguraikan sejarah sejah zaman sebelum ”Indonesia” hingga ’Indonesia” berdiri. Buku ini mulai mengurai sejarah sejak tahun 1950. Uraian pertama tentang politik parlementer. Zaman ini digambarkan sebagai zaman pemerintahan partai-partai. Terutama partai politik yang dianggap sebagai salah satu unsur infra struktur pemerintahan, legislatif, yudikatif dan militerisme.
Pada era selanjutnya tentang masa transisi antar tahun 1957-1959. Masa transisi banyak terjadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan konsepsi akan tata negara tidak terlaksana. Perbedaan pendapat terjadi dikalangan lembaga tinggi negara yakni antara presiden-parlemen-pemerintah.
Konsepsi yang belum terbentuk berujung pada keluarnya dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959. Melalui dekrit inilah era Sukarno dimulai hingga 1965. Era Sukarno pada masa 1959-1965 dengan mengembalikan segala konsepsi negar pada UUD 45. Sukarno juga mengeluarkan prograam revolusioner dengan mengadakan revolusi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ada tiga bahasan yang ada dalam buku tersebut. Pembahsan-pembahsan itu bisa dijadikan periodisasi buku tersebut yakni.
1950-1957
1957-1959
1959-1965 Politik Parlementer
Politik Transisi
Politik Milik Sukarno
Kajian yang ada dalam buku tersebut adalah kajian tentang sejarah politik ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan kajian historis ”bagaimana” perpolitikan ”Indonesia”. Penulis mengusulkan bahwa judul dari buku ini adalah Politik Indonesia Sejak 1950-1965. Bila menbicarakan mengenai sejarah politik Indonesia maka seyogyanya secarak rasa ’”ke-Indonesia-an” itu ada. Proses politik terbentuknya Indonseia lebih penting karena terdapat usaha-usaha secara kooperatif dan non-kooperatif dalam menajdikan Indonesia.
Porsi batasan waktu memang sangat dibatasi namun explorasi akan sebuah peristiwa kurang dalam. Dalam buku tersebut porsi yang banyak di kuak adalah zamann Indonesia dalam transisi. Banyak fakta yang diungkapkan dengan mencantumkan sumber-sumber sejarah berupa Undang-Undang dan keputusan-keputusan. Dalam masa parlementer belum dikuak secar mendalam kejatuhan-kejatuhan para Perdana Menteri sebelum Ali Sastroamijoyo (1957) maupun sesudahnya. Padahal, pada masa transisi ini banyak sekali terjadi pergantian Perdana Menteri.
Setelah masa transisi terdapat masa atau era Sukarno dalam menjalankan politik di Indonesia. Banyak sekali fakta yang terungkap bahwa masa ini Sukarno lebih sebagai romantisisme era. Sukarno bagaikan mata uang pada masa ini, sukarno biasa terliaht baik dan sukarno bisa terlihat buruk. Kebaikan Sukarno digambarkan dengan konsepsi-konsepsi untuk membawaa raakyaat pada kemakmuran sdangakn keburukan Sukarno adalah ke-ego-an untuk menerapkan segala pemikirannya pada pemerintahan yang dijalankan. Dengan kata lain, Sukarno ingin agar Indonesia sesuai keinginannya.
Dalam buku itu terdapat beberapa catatn tentang penarikan kesimpulannya. Dalam kesimpulannya masih terdapaat pembahasan tentang latar belakang G.30.S/PKI. Adanya perulangan pembahasaan tentang sukarno seperti.
Sukarno juga dianggap sebagai seseorang yang dijangkiti politik luar negeri yang revolusioner dan Sukarno dimanfaatkan oleh PKI untuk menarik Indonesia ke komunisme RRC.
Dalam kesimpulan juga terdapat pembahasan sedikit tentang perkembangan ekonomi, padahal dalam pendahuluan tidak ada. Akhirnya sejrah politik Indonesia pada sat itu dibentuk memalui model parlementer dan pemikiran seorang tokoh nasional Indonesia, Sukarno.
Ciri Historiografi Pada Buku Tersebut yang Diterbitkan Pada Masa Orde Baru
1. batasan waktu tidak terlalu panjang.
2. batasan waktu tidak seluas inti dari judul
3. ada membatasan pembabakan
4. kurangnya eksplorasi terutama di bidang politik, padahal waktu antara 1965-1989 sangatlah panjang.
5. adanya komparasi antara orde baru dengan zaman sejarah yang ditulis tersebut.
6. eksplorasi akan peristiwa G.30.S/PKI masih ditutup-tutupi.
7. sosok sukarno memang menjadi sosok yang baik-buruk.
Ditulis dalam sejarah indonesia
« HISTOROGRAFI
NASIONALISME DALAM PENCITRAAN DIORAMA DI BENTENG VREDENBURG
http://sejarawan.wordpress.com/2008/05/22/politik-indonesia-sejak-1950-1965/
Kamis, 31 Maret 2011
peugeot
"Peugeot"
PEUGEOT adalah salah satu perusahaan yang ada sejak abad ke 18, yang membuatnya tetap bertahan adalah terus berinovasi dan percaya akan kekuatan teknologi. Sejarah Peugeot tidak bisa dilepaskan dari Jean Pequignot. Peugeot yang bergulir sejak abad ke 18.Usaha pertama adalah pembangunan mesin pemecah biji-bijian yang menggunakan tenaga kincir air. Jean Peugeot bersama dua saudaranya Jean Pierre dan Jean Frederic, menggandeng Jacques Maillad Salins membuka usaha pandai besi dan produksi pisau di wilayah Montheliad. Bisnis Peugeot terus berkembang dan memperluas produksi barang seperti alat dapur, alat-alat pergudangan, alat-alat hidrolik,mesin jahit, dan sepeda.
Namun Armand Peugeot yang menjadikan Peugeot menjadi industri automotif terkemuka di dunia. Armand memulai debutnya dengan meluncurkan sepeda pada 1882 dengan nama Le Grand Bi. Sepeda tersebut sukses di pasar.
Hingga kini, sepeda Peugeot masih menjadi sepeda balap terkemuka di dunia. Armand mulai tertarik membuat kendaraan setelah bertemu dengan Gottlieb Daimler dan pelaku industri di pameran automotif dunia. Gottlieb Daimler berhasil meyakinkan Armand bahwa prospek kendaraan bermesin di masa depan menjanjikan keuntungan. Sepulang dari pameran automotif, Armand meyakinkan keluarga Peugeot atas prospek industri automotif. Sebagai tindak lanjut keyakinan itu, Armand mengeset perusahaan sendiri lepas dari bisnis keluarga Peugeot yang masih tradisional. Tahun 1889 Armand bersama rekannya Leon Serpollet, berhasil meluncurkan mobil pertama kendaraan roda tiga dengan mesin uapnya sebagai tenaga penggerak. Mobil dengan nama the Serpollet-Peugeot itu sempat dipamerkan dalam pameran dunia di Paris tahun 1889. Sebenarnya Armand tidak puas dengan mobil itu karena sangat berat dan membutuhkan persiapan yang lama sebelum digunakan.Akhirnya dia terus melakukan pencarian dan inovasi. Armand lalu mengalihkan perhatian pada mesin bertenaga minyak fosil yang secara bisnis menguntungkan dibandingkan mesin bertenaga uap.
Dia berhasil meyakinkan keluarga Peugeot untuk memproduksi mobil dengan bahan bakar minyak (BBM). Terobosan itu ternyata tepat karena bisa membawa Peugeot mengantisipasi booming industri kendaraan bertenaga BBM pada era 1890-1895. Mobil pertama yang diproduksi adalah Peugeot Type 2. Keyakinan itu ternyata membuahkan hasil. Mobil Peugeot diterima di pasar. Type 2 adalah mobil penggerak empat roda dengan mesin dari Daimler yang dibuat di pabrik Velentigney. Tahun 1891 uji coba mobil dilakukan dan type 2 mampu menempuh jarak 1.375 mil dengan kecepatan rata-rata 9 mil perjam. Tahun 1895 Peugeot berganti menjadi Les fils de Peugeot freres dan selama satu tahun berhasil memproduksi 29 mobil. Tahun 1895 untuk pertamakalinya logo harimau dipasang di mobil produksinya. Impian Armand untuk membuat mobil yang diterima pasar lebih luas terus membayanginya. Cita-citanya terlihat jelas ketika mulai membuat pabrik manufaktur mobil dan truk tahun 1896. Ia mulai membuat mesin sendiri dan melepas ketergantungan dari Daimler. Tahun 1911 Armand bekerjasama dengan Ettore Bugatti untuk mendesain mobil popular. Kerjasama ini menghasilkan tipe Baby Peugeot 1 (BP 1) dengan mesin bertenaga enam tenaga kuda yang memopulerkan namanya. Armand meninggal tahun 1915 disaat Peugeot mulai berkembang. Pabrik Peugeot di Beaulieu tahun 1916 berhasil menjual BP1 sebanyak 3.095 unit. Sebelum meninggal Armand telah berhasil meyakinkan keluarga otomotif adalah industri yang memiliki prospek yang bagus. Keyakinan Armand tersebut terus dilanjutkan oleh keluarga Peugeot hingga saat ini. “Sejarah Peugeot telah terukir sejak abad ke-18. Usaha pertama pembangunan mesin pemecah biji-bijian. Armand Peugeot lah yang menjadikannya sebagai industri automotif yang kemudian mengglobal
Informasi sumber
www.peugeot-refiauto.com
dan yang satu ni dari pabrikan peugeut yaitu Peugeot 207 Super 2000 Race Car 2006
ni spesifikasinnya
Engine Type : Inline-4
Displacement cu in (cc) : 122 (1998)
Power bhp (kW) at RPM : 280 bhp (209kw)
Torque lb-ft (Nm) at RPM : 185 lb-ft (250)
Redline at RPM : 8500 rpm
Brakes : ABS, vented disc/vented disc
Tires : Tarmac: R15 / Loose surface: R18
Dimensions : 157.2 in
Weight : Tarmac: 2424 (1100) / Loose surface: 2535 (1150)
Acceleration 0-62 mphs : n.a.
Top Speed mph (km/h) : n.a.
Fuel economy EPA (1/100) : n.a.
Base Price : n.a. (mgkn ga di produksi masal tuh makanya harga tidak diketahui)
Posted by blog dani at 10:23 PM
http//:mobil peugeot.com
PEUGEOT adalah salah satu perusahaan yang ada sejak abad ke 18, yang membuatnya tetap bertahan adalah terus berinovasi dan percaya akan kekuatan teknologi. Sejarah Peugeot tidak bisa dilepaskan dari Jean Pequignot. Peugeot yang bergulir sejak abad ke 18.Usaha pertama adalah pembangunan mesin pemecah biji-bijian yang menggunakan tenaga kincir air. Jean Peugeot bersama dua saudaranya Jean Pierre dan Jean Frederic, menggandeng Jacques Maillad Salins membuka usaha pandai besi dan produksi pisau di wilayah Montheliad. Bisnis Peugeot terus berkembang dan memperluas produksi barang seperti alat dapur, alat-alat pergudangan, alat-alat hidrolik,mesin jahit, dan sepeda.
Namun Armand Peugeot yang menjadikan Peugeot menjadi industri automotif terkemuka di dunia. Armand memulai debutnya dengan meluncurkan sepeda pada 1882 dengan nama Le Grand Bi. Sepeda tersebut sukses di pasar.
Hingga kini, sepeda Peugeot masih menjadi sepeda balap terkemuka di dunia. Armand mulai tertarik membuat kendaraan setelah bertemu dengan Gottlieb Daimler dan pelaku industri di pameran automotif dunia. Gottlieb Daimler berhasil meyakinkan Armand bahwa prospek kendaraan bermesin di masa depan menjanjikan keuntungan. Sepulang dari pameran automotif, Armand meyakinkan keluarga Peugeot atas prospek industri automotif. Sebagai tindak lanjut keyakinan itu, Armand mengeset perusahaan sendiri lepas dari bisnis keluarga Peugeot yang masih tradisional. Tahun 1889 Armand bersama rekannya Leon Serpollet, berhasil meluncurkan mobil pertama kendaraan roda tiga dengan mesin uapnya sebagai tenaga penggerak. Mobil dengan nama the Serpollet-Peugeot itu sempat dipamerkan dalam pameran dunia di Paris tahun 1889. Sebenarnya Armand tidak puas dengan mobil itu karena sangat berat dan membutuhkan persiapan yang lama sebelum digunakan.Akhirnya dia terus melakukan pencarian dan inovasi. Armand lalu mengalihkan perhatian pada mesin bertenaga minyak fosil yang secara bisnis menguntungkan dibandingkan mesin bertenaga uap.
Dia berhasil meyakinkan keluarga Peugeot untuk memproduksi mobil dengan bahan bakar minyak (BBM). Terobosan itu ternyata tepat karena bisa membawa Peugeot mengantisipasi booming industri kendaraan bertenaga BBM pada era 1890-1895. Mobil pertama yang diproduksi adalah Peugeot Type 2. Keyakinan itu ternyata membuahkan hasil. Mobil Peugeot diterima di pasar. Type 2 adalah mobil penggerak empat roda dengan mesin dari Daimler yang dibuat di pabrik Velentigney. Tahun 1891 uji coba mobil dilakukan dan type 2 mampu menempuh jarak 1.375 mil dengan kecepatan rata-rata 9 mil perjam. Tahun 1895 Peugeot berganti menjadi Les fils de Peugeot freres dan selama satu tahun berhasil memproduksi 29 mobil. Tahun 1895 untuk pertamakalinya logo harimau dipasang di mobil produksinya. Impian Armand untuk membuat mobil yang diterima pasar lebih luas terus membayanginya. Cita-citanya terlihat jelas ketika mulai membuat pabrik manufaktur mobil dan truk tahun 1896. Ia mulai membuat mesin sendiri dan melepas ketergantungan dari Daimler. Tahun 1911 Armand bekerjasama dengan Ettore Bugatti untuk mendesain mobil popular. Kerjasama ini menghasilkan tipe Baby Peugeot 1 (BP 1) dengan mesin bertenaga enam tenaga kuda yang memopulerkan namanya. Armand meninggal tahun 1915 disaat Peugeot mulai berkembang. Pabrik Peugeot di Beaulieu tahun 1916 berhasil menjual BP1 sebanyak 3.095 unit. Sebelum meninggal Armand telah berhasil meyakinkan keluarga otomotif adalah industri yang memiliki prospek yang bagus. Keyakinan Armand tersebut terus dilanjutkan oleh keluarga Peugeot hingga saat ini. “Sejarah Peugeot telah terukir sejak abad ke-18. Usaha pertama pembangunan mesin pemecah biji-bijian. Armand Peugeot lah yang menjadikannya sebagai industri automotif yang kemudian mengglobal
Informasi sumber
www.peugeot-refiauto.com
dan yang satu ni dari pabrikan peugeut yaitu Peugeot 207 Super 2000 Race Car 2006
ni spesifikasinnya
Engine Type : Inline-4
Displacement cu in (cc) : 122 (1998)
Power bhp (kW) at RPM : 280 bhp (209kw)
Torque lb-ft (Nm) at RPM : 185 lb-ft (250)
Redline at RPM : 8500 rpm
Brakes : ABS, vented disc/vented disc
Tires : Tarmac: R15 / Loose surface: R18
Dimensions : 157.2 in
Weight : Tarmac: 2424 (1100) / Loose surface: 2535 (1150)
Acceleration 0-62 mphs : n.a.
Top Speed mph (km/h) : n.a.
Fuel economy EPA (1/100) : n.a.
Base Price : n.a. (mgkn ga di produksi masal tuh makanya harga tidak diketahui)
Posted by blog dani at 10:23 PM
http//:mobil peugeot.com
HUBUNGAN INTERNASIONAL
A. HUBUNGAN INTERNASIONAL
1. Pengertian
a) Encyclopendia American: Hubungan Internasional adalah hubungan antar negara dan antar indifidu dari negara-negara yang berbeda-beda, baik berupa hubungan politik, budaya, ekonomi atau hankam.
b) UU No. 37 Tahun 1991: hubungan internasional disebut luar negeri.Hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan Internasional yang dilakukan pemerintah ditingkat pusat dan daerah.
c) Dalam buku rencana strategi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya, yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut.
2. Pentingnya Hubungan Internasional bagi Suatu Negara
a. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi relatif cepat.
b. Dapat memenuhi kepentingan Nasional yang tidak dapat dipenuhi oleh negara sendiri.
c. Kesejahteraan rakyat cenderung lebih baik.
d. Pertumbuhan ekonomi relatif lebih baik.
3. Sarana-sarana Hubungan Internasional
a. Lembaga Internasional
b. Hukum Internasional
c. Perwakilan Diplomatik
d. Sarana dan prasarana Internasional
e. Keamanan Internasional
4. Dampak Suatu Negara yang Mengucilkan Diri dari Pergaulan Antarbangsa
- Negara akan terbelakang dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Kebutuhan masyarakatnya kurang terpenuhi.
- Rakyatnya cenderung miskin.
- Tanpa investasi asing, pertumbuhan ekonomi berjalan lambat.
- Bila menghadapi bencana besar, suliot mengatasi tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain.
B. PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
a) Sejarah Singkat PBB
1. 14 Agustus 1941, presiden AS F.D Rosevelt dan PM Inggris Sir Winston Churchil menandatangani Atlantik Charter (Piagam Atlantik).
2. 1 Januari 1942 sebanyak 26 negara menandatangani DECLARATION OF UNITED NATIONS.
3. 14- 26 Januari 1943, Konferensi Casablanka untuk menggerakkan UNITED NATIONS yang mengadakan perdamaian..
4. 19- 30 Oktober 1943 Konferensi Moskow
5. 22- 25 Nofember Konferensi Kairo
6. 4- 11 Februari 1945 Konferensi Yalta (Rusia).
7. 25- 26 Juni 1945 Konferensi San Fransisko yang dihadiri 50 negara
8. 17 Juli- 2 Agustus 1945 Konferensi Post. Konferensi ini menggusulkan agar beberapa negara bekas jajahan dapat diterima sebagai anggota PBB.
9. 21 Agustus- 7 Oktober 1945, Depaetemen Dumbarton Oaksdi Whasington DC untuk mempersiapkan program PBB.
b) Asas PBB
1. Asas persamaan kedaulatan anggota
Semua anggota sama- sama berdaulat dan sama- sama dan mempunyai satu suara tanpa mempertimbangkan luas dan kemajuan negarannya.
2. Asas Pacta Sun Serfena
Negara anggota berkewajiban dengan etikat baik dan memenuhi kewajibannya
3. Asas penyelesaian sengketa secara damai
Penyelesaian dilakukan secara damai dan menggunakan cara- cara yang tidak mengancam perdamaian dan keamanan internasional.
4. Asas tidak menggunakan kekerasan
Negara anggota tidak menggunakan ancamandan kekerasan terhadap integrasi wilayah.
5. Asas pembantu PBB
Negara pembantu harus membantu keputusan yang diambil PBB sesuai ketentuan piagam.
6. Asas kepatuhan negara bukan anggot
Negara anggota menjamin agar anggota bukan anggota bertindak sesuai asas-asas PBB.
7. Asas tidak mencampuri Yuridiksi negara anggota
PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri anggotanya.
c) Tujuan PBB
1) mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional.
2) mempererat hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan penghargaan atas persamaan hak, dan hak untuk menentukan nasib sendiri dari tiap-tiap bangsa.
3) mengadakan kerjasama internasional untuk memecahkan masalah di bidang ekonomi, sosial, budaya dan perikemanusiaan serta HAM.
4) sebagai pusat bagi penyesuaian tindakan-tindakan dalam usaha mencapai tujuan bersama.
d) Fungsi PBB
1) memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
2) memprakarsai kemajuan kerjasama internasional.
3) menegakkan hak asasi manusia (HAM).
e) Struktur Organisasi PBB
1. Majelis Umum
Tugas dan kekuasaan majelis umum
a. Mmelihara perdamaioan dan keamanan Internasional.
b. Memprakarsai kemajuan dan kerjasama internasional
c. Berhubungan dengan perwakilan internnasional termasuk daerah yang belum mempunyai pemerintah sendiri.
d. Mempertimbangkan dan menetapkan anggaran tahunan PBB.
e. Penetapan anggaran PBB.
f. Mengadakan anggaran piagam.
g. Mengawasi organ lain dalam PBB.
h. Memilih dewan tidak tetap Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi, Dewan Oerwakilan Perwakilan dan Hakim Mahkamah Internasional.
2. Dewan Keamanan
Dewan keamanan beranggotakan 15 negara (5 negara merupakan anggota tetap: Amerika Seriksat, RRC, Inggris, Prancis dan Uni Sovyet/rusia). Sepuluh anggota lainya dipilih untuk masajabatan 2 tahun secara bergantian.
Tugas dewan keamanan
Menangani masalah perdamaia, keamanan dan persenjataan.Dalam menangani sengketa negaraDewan keamanan berwenang untuk memberikan rekonmendasi dan menetapkan tiindakan yang diperlukan, misalnya:
3. Dewan Ekonomi dan Sosial
Dewan ekonomi Dan Sosisl beranggotakan 54 negara ysng dipilih oleh majelis umum untuk masa jabatan 3 tahun.
Tugas dan wewenang:
1) Melakukan dan membahas laporan masalah ekonom sosisl, kebudayaan. Pendidikan, kesehatan.
2) Meningkatkan penghormata dan penghargaan hak asasi manusia.
3) Mempersiapkan rencana konfersi tentang masalah yang merupakan wewenangnya untuk diajukan kepada majelis umum.
4) Mengadakan pertemuan internasional
5) Membantu majelis umum
6) Mengkoordinir kerja sama sntara badan khusus dan PBB.
7) Berkonsultasi dengan organisasi nonpemerintah.
8) Mengembangkan ekonomi, sosial dan politik.
4. Dewan Perwakilan
Tugas dan wewenang :
a. Mempertimbangkan laporan penguasa
b. Meneliti permohonan penduduk wilayah perwakilan
c. Mengunjungi wilayah perwakilan
d. Mengambil tindakan sesuai perjanjian perwakilan
Fungsi Dewan Perwakilan
a. Mengusahakan kemajuan penduduk
b. Mermberikan dorongan untuk menghormati hak- hak manusia.
c. Melaporkan hasil pengawasan kepada Sidang Umum PBB.
5. Mahkamah internasional
Anggotanya adalah 15 ahli hukum dari berbagai negara anggota PBE sasa jabatanya 9 tahun. Berkedudukan di Den Haag (Belanda)
Tugasnya adalah:
- Memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Keamanan dan Majelis Umum bila diminta.
6. Sekertariat
Tugas sekretaris Jenderal adalah
- Kepala Tata usaha PBB
- Bertindak sebagai tata usaha dalam semua rapat Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi., dan Sosial.
- Melakukan tugas lain yang dipercayakan kepadanya oleh organ- organ utama lainnya.
- Menyampaikan Laporan tahunan tentang kegiatan PBB.
- Meminta perhatian dewan keamanan mengenai suatu hal yang menurut pendapatnya dapat membayakan pemeliharaan, perdamaian dan keamanan internasional
Sekretaris Jenderal pembantu ada 8 yaitu:
1. Sekjen Pembantu urusan dewan keamanan
2. Sekjen pembantu urusan ekonomi
3. Sekjen pembantu urusan perwakilan dan penerapan untuk daerah yang belum merdeka
4. Sekjen pembantu untuk urusan sosial
5. Sekjen pembantu untuk urusan hukum
6. Sekjen pembantu untuk urusan pemerangan
7. Sekjen pembantu untuk urusan pelayanan unum
8. Sekjen pembantu untuk urusan tata usha dan keuangan
Tanggung jawab sekertariat jendral pembantu adalah:
- Mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka penyelenggaraan pertemuan yang akan diadakan oleh majelis umum dan badan- badan umum lainnya
- Melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan oleh badan- badan PBB dengan sebaik- baiknya.
f) Badan Khusus Dalam PBB
1. FAO (Food and Agriculture Organization); Organisasi Bahan Makanan dan Pertanian.
2. UNESCO (United Nations Educational, Scentific and Cultural Organization); organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan.
3. WHO (Worl Health Organization); Organisasi Kesehatan Dunia.
4. IBRD (International Bank of Reconstruction and Defelopmen); Bank Pembangunan dan Perkembangan Intrenasional.
5. IFC (International Finance Corporation); Koperasi Keuangan Internasional.
6. ICAO (International Civil Aviation Organization); Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.
7. UPU (Universal Post Union); Persatuan Pos Sedunia.
8. ITU (International Telecommunication Union); Persatuan Komunikasi Internasional.
9. IMCO (International Governmental Maritime Consultative Organization); Organisasi Penasehat Maritime Antarpemerintahan.
10. GATT (General Agreementation Tariffes and Trade); Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan.
11. ILO (International Labour Organization); Organisasi Perburuhan Internasional.
12. IAEA (International Atomic Energy Agency); Badan Tenaga Atom Internatonal.
13. IDA (International Development Assocation); Perhimpunan Pembangunan Internasional.
14. IMF (International Monetary Fund); Dana Moneter Internasional.
15. WMO (Worl Meteorogical Organization); Organisasi Meteorologi Sedunia.
16. WIPO (World Intellectual Property Organization); Organisasi Kekayaan Intelektual Sedunia.
17. IFAD (International Fund for Agrimulture Development); Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian.
18. UNFPA (Un Fund For Population Activities); Dana PBB untuk Kegiatan Kependudukan.
19. Habitat UN Centre For Human Settlements ; Pusat PBB untuk Pemukiman.
20. WFP (World Ford Programme); Program Makanan Sedunia.
21. UNU (United Nations University PBB); Universitas PBB.
22. UNEP (United Nations Environment Programme); Program Lingkungan PBB.
23. UNIDO (United Nations Industrial Development Organization); Organisasi Pembangunan Industri PBB.
24. UNDP (United Nations Development Programme); Program Pembangunan PBB.
25. UNITAR (United Nations Institute for Training and Rescarch); Lembaga PBB untuk Latihandan Penelitian.
26. UNHCR (Office of the United Nations Hight Commisioner for Refuggces); Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi.
27. UNICEF (United Nations Children’s Fund); Dana Kanak-kanak PBB.
28. UNCTAD (United Nations Conferenco on Trade and Development); Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan.
C. ASEAN (Association of South East Asian Nation)
Organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967, anggota-anggotanya terdiri dari 10 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunai, Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam.
a. Latar Belakang Berdirinya ASEAN
Berakhirnya Perang Dunia Ke II Membawa Dampak Siyuasi Politik;
- Terjadinya persaingan perebutan pengaruh antara dua negara adikuasa yaitu antara Amerika Serikat yang memimpin blok Barat dan Uni Sofyet yang memimpin blok Timur.
- Munculnya negara-negara baru yang mempeolh kemerdekaan,yang pada umumnya membawa tuntutan-tuntutan baru.
Secara umum hal-hal yang melatar belakangi pendirian ASEAN adalah:
- semua negara anggota ASEAN bertanggung jawab untuk memperkukuh stabilitas ekonomi dan sosial budaya di wilayah Asia Tenggara.
- Semua negara ASEAN menjamin bahwa pembangunan nasional mereka akan berlangsung secara damai dan progresif.
- Semua negara ASEAN akan menjaga stabilitas dan keamanan nasional mereka dari campur tangan pihak luar dalam segala bentuk manifistasinya.
- Semua pangkalan militer asing hanya bersifat sementara dan tidak akan digunakan untuk melakukan survensi terhadap kemerdekaan dan kebebasan nasional negara anggota ASEAN.
b. Sejarah Berdirinya ASEAN
Ada dua organisasi yang membawa pada pembentukan ASEAN yaitu;
- ASA (Assocation of Southeast Asia) yang dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok tahun 1961 antara Malaysia, Thailand dan Filipina.
- MAPHILINDO yang beranggotakan Malaysia, Filipina dan Indonesia pada tahun 1963. di tengah-tengah demokrasi Inggris yang kurang memuaskan Indonesia dan Filipina mengenai pengabungan Kalimantan Utara ke dalam Malaysia. Setelah itu dibentuklah ASEAN, adapun tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah:
- Adam Malik (menteri utama bidang politik/ menteri luar negeri).
- Tuanku Abdul Razak (wakil PM/ menteri pembangunan nasional Malaysia).
- S Rajaratnam (menteri luar negeri Singapura).
- Naciso Ramos (menteri luar negeri Filipina).
- Thanat Koman (menteri luar negeri Thailand).
c. Tujuan ASEAN
- Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pembangunan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara.
- Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional.
- Meningkatkan kerja sama yang efektif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial budaya, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi.
- Meningkatkan pengkajian wilayah Asia Tenggara.
- Memelihara kerja sama yang erat dan berguna dengan organisasi-organisasi internasional dan regional lainya.
buku pendidikan kewarganegaraan jenjag sma sederajat.
1. Pengertian
a) Encyclopendia American: Hubungan Internasional adalah hubungan antar negara dan antar indifidu dari negara-negara yang berbeda-beda, baik berupa hubungan politik, budaya, ekonomi atau hankam.
b) UU No. 37 Tahun 1991: hubungan internasional disebut luar negeri.Hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan Internasional yang dilakukan pemerintah ditingkat pusat dan daerah.
c) Dalam buku rencana strategi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya, yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut.
2. Pentingnya Hubungan Internasional bagi Suatu Negara
a. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi relatif cepat.
b. Dapat memenuhi kepentingan Nasional yang tidak dapat dipenuhi oleh negara sendiri.
c. Kesejahteraan rakyat cenderung lebih baik.
d. Pertumbuhan ekonomi relatif lebih baik.
3. Sarana-sarana Hubungan Internasional
a. Lembaga Internasional
b. Hukum Internasional
c. Perwakilan Diplomatik
d. Sarana dan prasarana Internasional
e. Keamanan Internasional
4. Dampak Suatu Negara yang Mengucilkan Diri dari Pergaulan Antarbangsa
- Negara akan terbelakang dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Kebutuhan masyarakatnya kurang terpenuhi.
- Rakyatnya cenderung miskin.
- Tanpa investasi asing, pertumbuhan ekonomi berjalan lambat.
- Bila menghadapi bencana besar, suliot mengatasi tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain.
B. PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
a) Sejarah Singkat PBB
1. 14 Agustus 1941, presiden AS F.D Rosevelt dan PM Inggris Sir Winston Churchil menandatangani Atlantik Charter (Piagam Atlantik).
2. 1 Januari 1942 sebanyak 26 negara menandatangani DECLARATION OF UNITED NATIONS.
3. 14- 26 Januari 1943, Konferensi Casablanka untuk menggerakkan UNITED NATIONS yang mengadakan perdamaian..
4. 19- 30 Oktober 1943 Konferensi Moskow
5. 22- 25 Nofember Konferensi Kairo
6. 4- 11 Februari 1945 Konferensi Yalta (Rusia).
7. 25- 26 Juni 1945 Konferensi San Fransisko yang dihadiri 50 negara
8. 17 Juli- 2 Agustus 1945 Konferensi Post. Konferensi ini menggusulkan agar beberapa negara bekas jajahan dapat diterima sebagai anggota PBB.
9. 21 Agustus- 7 Oktober 1945, Depaetemen Dumbarton Oaksdi Whasington DC untuk mempersiapkan program PBB.
b) Asas PBB
1. Asas persamaan kedaulatan anggota
Semua anggota sama- sama berdaulat dan sama- sama dan mempunyai satu suara tanpa mempertimbangkan luas dan kemajuan negarannya.
2. Asas Pacta Sun Serfena
Negara anggota berkewajiban dengan etikat baik dan memenuhi kewajibannya
3. Asas penyelesaian sengketa secara damai
Penyelesaian dilakukan secara damai dan menggunakan cara- cara yang tidak mengancam perdamaian dan keamanan internasional.
4. Asas tidak menggunakan kekerasan
Negara anggota tidak menggunakan ancamandan kekerasan terhadap integrasi wilayah.
5. Asas pembantu PBB
Negara pembantu harus membantu keputusan yang diambil PBB sesuai ketentuan piagam.
6. Asas kepatuhan negara bukan anggot
Negara anggota menjamin agar anggota bukan anggota bertindak sesuai asas-asas PBB.
7. Asas tidak mencampuri Yuridiksi negara anggota
PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri anggotanya.
c) Tujuan PBB
1) mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional.
2) mempererat hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan penghargaan atas persamaan hak, dan hak untuk menentukan nasib sendiri dari tiap-tiap bangsa.
3) mengadakan kerjasama internasional untuk memecahkan masalah di bidang ekonomi, sosial, budaya dan perikemanusiaan serta HAM.
4) sebagai pusat bagi penyesuaian tindakan-tindakan dalam usaha mencapai tujuan bersama.
d) Fungsi PBB
1) memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
2) memprakarsai kemajuan kerjasama internasional.
3) menegakkan hak asasi manusia (HAM).
e) Struktur Organisasi PBB
1. Majelis Umum
Tugas dan kekuasaan majelis umum
a. Mmelihara perdamaioan dan keamanan Internasional.
b. Memprakarsai kemajuan dan kerjasama internasional
c. Berhubungan dengan perwakilan internnasional termasuk daerah yang belum mempunyai pemerintah sendiri.
d. Mempertimbangkan dan menetapkan anggaran tahunan PBB.
e. Penetapan anggaran PBB.
f. Mengadakan anggaran piagam.
g. Mengawasi organ lain dalam PBB.
h. Memilih dewan tidak tetap Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi, Dewan Oerwakilan Perwakilan dan Hakim Mahkamah Internasional.
2. Dewan Keamanan
Dewan keamanan beranggotakan 15 negara (5 negara merupakan anggota tetap: Amerika Seriksat, RRC, Inggris, Prancis dan Uni Sovyet/rusia). Sepuluh anggota lainya dipilih untuk masajabatan 2 tahun secara bergantian.
Tugas dewan keamanan
Menangani masalah perdamaia, keamanan dan persenjataan.Dalam menangani sengketa negaraDewan keamanan berwenang untuk memberikan rekonmendasi dan menetapkan tiindakan yang diperlukan, misalnya:
3. Dewan Ekonomi dan Sosial
Dewan ekonomi Dan Sosisl beranggotakan 54 negara ysng dipilih oleh majelis umum untuk masa jabatan 3 tahun.
Tugas dan wewenang:
1) Melakukan dan membahas laporan masalah ekonom sosisl, kebudayaan. Pendidikan, kesehatan.
2) Meningkatkan penghormata dan penghargaan hak asasi manusia.
3) Mempersiapkan rencana konfersi tentang masalah yang merupakan wewenangnya untuk diajukan kepada majelis umum.
4) Mengadakan pertemuan internasional
5) Membantu majelis umum
6) Mengkoordinir kerja sama sntara badan khusus dan PBB.
7) Berkonsultasi dengan organisasi nonpemerintah.
8) Mengembangkan ekonomi, sosial dan politik.
4. Dewan Perwakilan
Tugas dan wewenang :
a. Mempertimbangkan laporan penguasa
b. Meneliti permohonan penduduk wilayah perwakilan
c. Mengunjungi wilayah perwakilan
d. Mengambil tindakan sesuai perjanjian perwakilan
Fungsi Dewan Perwakilan
a. Mengusahakan kemajuan penduduk
b. Mermberikan dorongan untuk menghormati hak- hak manusia.
c. Melaporkan hasil pengawasan kepada Sidang Umum PBB.
5. Mahkamah internasional
Anggotanya adalah 15 ahli hukum dari berbagai negara anggota PBE sasa jabatanya 9 tahun. Berkedudukan di Den Haag (Belanda)
Tugasnya adalah:
- Memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Keamanan dan Majelis Umum bila diminta.
6. Sekertariat
Tugas sekretaris Jenderal adalah
- Kepala Tata usaha PBB
- Bertindak sebagai tata usaha dalam semua rapat Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi., dan Sosial.
- Melakukan tugas lain yang dipercayakan kepadanya oleh organ- organ utama lainnya.
- Menyampaikan Laporan tahunan tentang kegiatan PBB.
- Meminta perhatian dewan keamanan mengenai suatu hal yang menurut pendapatnya dapat membayakan pemeliharaan, perdamaian dan keamanan internasional
Sekretaris Jenderal pembantu ada 8 yaitu:
1. Sekjen Pembantu urusan dewan keamanan
2. Sekjen pembantu urusan ekonomi
3. Sekjen pembantu urusan perwakilan dan penerapan untuk daerah yang belum merdeka
4. Sekjen pembantu untuk urusan sosial
5. Sekjen pembantu untuk urusan hukum
6. Sekjen pembantu untuk urusan pemerangan
7. Sekjen pembantu untuk urusan pelayanan unum
8. Sekjen pembantu untuk urusan tata usha dan keuangan
Tanggung jawab sekertariat jendral pembantu adalah:
- Mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka penyelenggaraan pertemuan yang akan diadakan oleh majelis umum dan badan- badan umum lainnya
- Melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan oleh badan- badan PBB dengan sebaik- baiknya.
f) Badan Khusus Dalam PBB
1. FAO (Food and Agriculture Organization); Organisasi Bahan Makanan dan Pertanian.
2. UNESCO (United Nations Educational, Scentific and Cultural Organization); organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan.
3. WHO (Worl Health Organization); Organisasi Kesehatan Dunia.
4. IBRD (International Bank of Reconstruction and Defelopmen); Bank Pembangunan dan Perkembangan Intrenasional.
5. IFC (International Finance Corporation); Koperasi Keuangan Internasional.
6. ICAO (International Civil Aviation Organization); Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.
7. UPU (Universal Post Union); Persatuan Pos Sedunia.
8. ITU (International Telecommunication Union); Persatuan Komunikasi Internasional.
9. IMCO (International Governmental Maritime Consultative Organization); Organisasi Penasehat Maritime Antarpemerintahan.
10. GATT (General Agreementation Tariffes and Trade); Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan.
11. ILO (International Labour Organization); Organisasi Perburuhan Internasional.
12. IAEA (International Atomic Energy Agency); Badan Tenaga Atom Internatonal.
13. IDA (International Development Assocation); Perhimpunan Pembangunan Internasional.
14. IMF (International Monetary Fund); Dana Moneter Internasional.
15. WMO (Worl Meteorogical Organization); Organisasi Meteorologi Sedunia.
16. WIPO (World Intellectual Property Organization); Organisasi Kekayaan Intelektual Sedunia.
17. IFAD (International Fund for Agrimulture Development); Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian.
18. UNFPA (Un Fund For Population Activities); Dana PBB untuk Kegiatan Kependudukan.
19. Habitat UN Centre For Human Settlements ; Pusat PBB untuk Pemukiman.
20. WFP (World Ford Programme); Program Makanan Sedunia.
21. UNU (United Nations University PBB); Universitas PBB.
22. UNEP (United Nations Environment Programme); Program Lingkungan PBB.
23. UNIDO (United Nations Industrial Development Organization); Organisasi Pembangunan Industri PBB.
24. UNDP (United Nations Development Programme); Program Pembangunan PBB.
25. UNITAR (United Nations Institute for Training and Rescarch); Lembaga PBB untuk Latihandan Penelitian.
26. UNHCR (Office of the United Nations Hight Commisioner for Refuggces); Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi.
27. UNICEF (United Nations Children’s Fund); Dana Kanak-kanak PBB.
28. UNCTAD (United Nations Conferenco on Trade and Development); Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan.
C. ASEAN (Association of South East Asian Nation)
Organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967, anggota-anggotanya terdiri dari 10 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunai, Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam.
a. Latar Belakang Berdirinya ASEAN
Berakhirnya Perang Dunia Ke II Membawa Dampak Siyuasi Politik;
- Terjadinya persaingan perebutan pengaruh antara dua negara adikuasa yaitu antara Amerika Serikat yang memimpin blok Barat dan Uni Sofyet yang memimpin blok Timur.
- Munculnya negara-negara baru yang mempeolh kemerdekaan,yang pada umumnya membawa tuntutan-tuntutan baru.
Secara umum hal-hal yang melatar belakangi pendirian ASEAN adalah:
- semua negara anggota ASEAN bertanggung jawab untuk memperkukuh stabilitas ekonomi dan sosial budaya di wilayah Asia Tenggara.
- Semua negara ASEAN menjamin bahwa pembangunan nasional mereka akan berlangsung secara damai dan progresif.
- Semua negara ASEAN akan menjaga stabilitas dan keamanan nasional mereka dari campur tangan pihak luar dalam segala bentuk manifistasinya.
- Semua pangkalan militer asing hanya bersifat sementara dan tidak akan digunakan untuk melakukan survensi terhadap kemerdekaan dan kebebasan nasional negara anggota ASEAN.
b. Sejarah Berdirinya ASEAN
Ada dua organisasi yang membawa pada pembentukan ASEAN yaitu;
- ASA (Assocation of Southeast Asia) yang dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok tahun 1961 antara Malaysia, Thailand dan Filipina.
- MAPHILINDO yang beranggotakan Malaysia, Filipina dan Indonesia pada tahun 1963. di tengah-tengah demokrasi Inggris yang kurang memuaskan Indonesia dan Filipina mengenai pengabungan Kalimantan Utara ke dalam Malaysia. Setelah itu dibentuklah ASEAN, adapun tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah:
- Adam Malik (menteri utama bidang politik/ menteri luar negeri).
- Tuanku Abdul Razak (wakil PM/ menteri pembangunan nasional Malaysia).
- S Rajaratnam (menteri luar negeri Singapura).
- Naciso Ramos (menteri luar negeri Filipina).
- Thanat Koman (menteri luar negeri Thailand).
c. Tujuan ASEAN
- Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pembangunan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara.
- Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional.
- Meningkatkan kerja sama yang efektif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial budaya, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi.
- Meningkatkan pengkajian wilayah Asia Tenggara.
- Memelihara kerja sama yang erat dan berguna dengan organisasi-organisasi internasional dan regional lainya.
buku pendidikan kewarganegaraan jenjag sma sederajat.
Langganan:
Postingan (Atom)